Program Doktor (S3) PAI UMS Resmi Dibuka

Submitted by ridlo on Mon, 06/19/2017 - 14:38
penerimaan-sk-pai

Universitas Muhammadiyah Surakarta telah resmi membuka Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan konsentrasi utama Islam, demokrasi dan multikulturalisme. Pembukaan ditandai dengan penyerahan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No 3391 Tahun 2017 tertanggal 19 Juni 3017.

Acara yang berlangsung pada hari Jumat, 13 Syawwal 1438H di Lantai 7 Gedung Induk Siti Walidah dihadiri oleh Prof Dr Nizar Ali, M.Ag selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais dan beberapa tokoh penting lainnya.

Dalam sambutanya Prof Dr Musa Asy'arie selaku ketua Program Doktor PAI menjelaskan bahwa islam, demokrasi dan multikulturalisme di Indonesia adalah yang paling kuat didunia itu penting untuk dibahas karena demokrasi dan multikulturalisme masih menjadi isu utama di Indonesia dengan Islam sebagai mayoritas. Sehingga fokus kajian Program Studi Doktor PAI ini pada demokrasi dan multikulturalisme.

Beliau juga menambahkan bahwa sejak tahun 1997 Magister PAI UMS sudah melahirkan ratusan alumni dan juga berakreditasi A, maka UMS pantas untuk membuka program studi strata 3 PAI.

Pada angkatan pertama Program Doktor PAI telah mendapatkan 20 mahasiswa baru, dan akan mulai aktif perkuliahan mulai bulan september 2017. Beban perkuliahan Program Doktor PAI di UMS tersebut akan menempuh 42 SKS yang terdiri dari 30 SKS kajian teori dan 12 SKS untuk penulisan dan ujian disertasi.

Pada kesempatan yang sama Prof Nizar Ali M.Ag, menyampaikan, program doktor PAI ini menjadi sebuah kebutuhan bagi alumni yang pernah kuliah di PTM ini, selain itu juga dari kampus lain. Fokus kajian yang dipilih sangat potensial berkembang untuk kebutuhan bangsa.

“Kajian demokrasi dan multikuturalisme pada Program Studi Doktor PAI di UMS ini merupakan satu-satunya dan pertama kali di Indonesia,” ungkapnya.

Nizar menambahkan, fokus kajian tersebut sejak pasca reformasi hingga kini menjadi isu yang aktual dan strategis. Terlebih, setelah muncul isu Suku Agama dan Ras (SARA) di Pilkada, maka sangat penting mencari formulasi demokrasi dalam konteks pendidikan Islam.